Nama Prabowo

Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Prabowo Subianto adalah politikus Indonesia yang sebelumnya berkarier sebagai prajurit TNI dan pengusaha. Saat ini, dia menduduki jabatan publik sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Sejak didirikannya pada 2008, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dirinya sempat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009 dan calon presiden pada Pilpres 2014 serta Pilpres 2019.

Nama Lengkap: Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Kelahiran: Jakarta, 17 Oktober 1951

Partai: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Liputan6.com, Jakarta - Langkah nyata Presiden Prabowo dalam memberantas habis judi online (Judol), mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Pemerintah dibawah kepemimpinan Prabowo dinilai tegas bahkan all out dalam upaya menghilangkan judi online.

Pakar Hukum Siber Universitas Indonesia, Intan Pratama mengatakan bahwa langkah pemerintah yang transparan mengungkap praktik judi online di lingkungan internal pemerintahan patut diapresiasi.

"Transparansi ini penting agar publik memahami komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum,” kata Intan.

Menurutnya, penangkapan sejumlah pegawai ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membersihkan institusi dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan.

"Pemerintah perlu terus memperkuat sanksi hukum agar dapat menjadi peringatan yang jelas bagi seluruh aparatur negara, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari kegiatan illegal,” tambahnya.

Senada dengan Intan Pratama, Direktur Eksekutif Lembaga Konsumen Digital Indonesia (LKDI) Abdu Kholik, M.Si juga memberikan apresiasi terhadap dukunganan penuh Presiden Prabowo dalam memberantas Judol.

"Gerak cepat dan ketegasan Pemerintahan Prabowo terbukti dalam penangkapan belasan pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus perlindungan terhadap ribuan situs judi online,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku judi online.

Hal tersebut dikatakan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

"Sebagai bentuk komitmen tersebut, Menkomdigi akan membentuk Tim Kerja Penanganan Judi Online bersama dengan ekosistem penyelenggara sistem elektronik dan media. Tim ini merupakan bentuk optimalisasi pemblokiran konten negative,” tutur Menkomdigi Meutya.

Dirinya menambahkan, penanganan konten judi online merupakan salah satu program jangka pendek Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi).

Presiden Subianto, lanjut Meutya, menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus.

"Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran kabinetnya pada Senin (21/10/2024), sehari usai dilantik. Sejumlah nama lama di era presiden Joko Widodo kembali mendapat kepercayaan. Zulkifli Hasan jadi Menko Pangan, Pratikno jadi Menko Pembangunan ...

Hercules dan mediaaku.comMEDIAAKU.COM - Belakangan ini nama Rosario de Marshall alias Hercules menjadi trending topik di sejumlah media nasional. Hampir setiap hari ada saja berita mengenai Hercules, yang ditantang duel oleh sejumlah jawara. Disisi lain, Hercules punya masa lalu dengan Prabowo Subianto (Capres Nomor Urut 2). Hercules menyebut berhutang nyawa ke Prabowo, saat Prabowo berpangkat Kapten Kopassus yang bertugas di Timor-Timur (Sekarang negara Timor Leste). "Hanya Prabowo satu-satunya yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya," kenang Hercules seperti dilansir dari kompas.com. Hercules saat Prabowo bertugas di Timor Timur, dipakai untuk membantu TNI mengangkut logistik tentara. Satu saat helikopter yang ditumpangi Hercules jatuh, yang mengakibatkan tangan kanannya rusak parah. Sehingga waktu itu Ia harus mendapat perawatan di RSPAD Jakarta. Dan Hercules harus rela kehilangan tangan kanannya untuk diamputasi. Saat masih menjalani perawatan di RPAD, Hercules kabur. Dari situlah Hercules terjebak dalam lembah hitam di Ibukota. Pria asal Timor Leste itu membangun dinasti premannya akhir 1980-an dan sempat berjaya dipasar tekstil Tanah Abang terbesar se Asia Tenggara itu hingga 1996. Akhir masa jayanya ditandai dengan perebutan kekuasaan oleh kelompok jago Betawi yang dipimpin Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing. Hercules menyebut tanah abang sebagai daerah tak bertuan, dimana kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman. Dalam tawuran antar kelompok, Hercules sering memimpin langsung. Ia bahkan dikenal sebagai preman yang tak bisa mati karena selalu berhasil lolos dari maut. Hercules pernah dibacok 16 kali hingga menjalani perwatan ICU, tetapi nyawanya tetap bisa diselamatkan. Dalam suatu perkelahian, sebuah peluru menembus matanya, namun hal tersebut tak juga membuat nyawanya itu tamat. Kini sejak 2006 Hercules sudah tobat dan menapaki bisnis dibidang perkapalan dan perikanan. "Manusia hidup hanya sementara, sekarang saya sadar dan bertobat masuk dunia bisnis," kata Hercules, yang juga sebagai tenaga ahli Pasar Jaya. Ayah tiga anak itu kini membuat ormas dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB). Dengan harapan ormas ini dapat membantu masyarakat yang terkena musibah. Hercules & Mediaaku.com (Penulis) Jurnalis mediaaku.com (penulis) sebetulnya punya cerita sama Mantan Penguasa Tanah Abang dan Jakarta Kota ini. Penulis waktu itu bekerja sebagai Reporter Liputan 6 SCTV 1998 di Ibukota. Saat pecah kerusuhan 14-15 Mei 1998 di Jakarta, penulis mendapat tugas dari Redaktur untuk menemui dan mewawancarai Hercules. Keraguanpun melanda diri penulis waktu itu. Maklum Hercules adalah preman yang ditakuti disaat itu. Ditambah untuk mencari dimana keberadaan Hercules, penulis pun tidak tahu dimana alamat tempat tinggalnya. Dengan bermodalkan keyakinan dan iman, akhirnya menerima tugas itu. Maka penulis bersama Priambudi sang juru kamera SCTV langsung tancap gas menggunakan mobil liputan mencari mewawancarai Hercules. Ditengah jalan penulis menelfon beberapa teman Preman asal Manado untuk menanyakan mengenai alamat Hercules. Dari info yang didapat, penulis pun mengarah ke jalan Hayam Wuruk Jakarta Kota. Gang demi gang menanyakan ke warga yang tinggal di seputaran jalan Hayam Wuruk. Akhirnya mendapat juga alamatnya di satu gang pertokoan. Secara tak sengaja penulis disapa seorang bapak (sepertinya seorang intelejen berpakaian preman). Mau menemui Hercules ya ? Kata bapak itu, penulis menjawab Iya Pak. Kami pun diantar dan bapak itu menunjuk kearah satu gang. Dengan perasaan gugup kami pun masuk dimarkasnya Hercules. Baru beberapa langkah masuk di gang terdengar suara keras dari arah kurang lebih 20 meter. Cari siapa ? Kami pun merapat. Mencari Hercules pak? Dari mana? Dari Liputan 6 SCTV? Jawab kami. Sebentar! Jawab anak buah Hercules, yang waktu itu sekitar 5 hingga 7 orang. Hercules pun muncul dengan suara lantang, Siapa yang cari saya ? tanya Hercules. Kami pak, dari Liputan 6 SCTV. Ada apa? Tanya Hercules. Kami pun menyampaikan maksud wawancara dan isi wawancara. Akhirnya video sekitar 5 menit hasil wawancara Hercules menjadi Headline program Liputan 6 Petang waktu itu. Sebelum menayangkan, penulis menelfon Hercules, untuk menyaksikan tayangan Liputan 6 Petang Pukul 18.00 WIB, untuk menyaksikan hasil petikan video wawancaranya. Hercules pun menyampaikan terimakasih kepada manajemen Liputan 6 atas penayangan hasil wawancara kami dengannya. Dan sejak saat itu (Pasca Kerusuhan Mei 1998) penulis tidak pernah menjumpai Hercules. Secara tak terduga penulis berpapasan dengan Hercules pada 14 Februari 2024 di Istora Senayan, dengan maksud yang sama yakni ingin menyaksikan Pidato Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka atas kemenangan quick count pada pilpres Pemilu 2024. Penulis menghampiri beliau dan berkata, "Bang saya adalah Reporter TV yang pernah mewawancarai Abang disaat kerusuhan 13-14 Mei 1998," kataku. Hercules pun mengangguk dan menyapa, "Iya iya saya ingat. Apa kbr ? Baik jawab saya, sampai ketemu ya," katanya ditengah kerumunan orang banyak. Dan selesai pidato Prabowo dan Gibran, Hercules pun pamit dan berlalu. Itulah kisah penulis dan Hercules, bertemu kembali setelah 26 tahun berlalu. (harris vandersloot)

At the end of August, nationwide protests rocked Indonesia, with demonstrators in Jakarta trying to break down the gates of parliament. The spark was a plan by lawmakers to circumvent Constitutional Court rulings about Indonesia’s regional elections in November that would disadvantage the political alliance of current President Joko Widodo, known as Jokowi, and Defense Minister Prabowo Subianto, who will succeed him on Oct. 20.

Faced with the angry protests, the lawmakers backed down in a rare defeat for the partnership that now dominates Indonesian politics. With remarkable chutzpah, both Jokowi and Prabowo quickly distanced themselves from the bills proposed by their supporters in parliament.

“Today we saw an extraordinary democratic process,” Hasan Nasbi, the head of communications for Jokowi, said on Aug. 22, the day that protesters attempted to storm parliament, adding that the scenario was just an example of “our greatness as a nation.” Prabowo took the opportunity to denounce unnamed politicians with an “endless thirst for power” who “seek to pursue interests other than those of the people.”

This year, facing a term limit, Jokowi tacitly backed Prabowo’s presidential bid in Indonesia’s February election. Some state institutions have seemed to help Prabowo, who has pledged to continue Jokowi’s legacy. Their powerful alliance has pushed Indonesia’s democratic system to its limits—but the protests show that opposition remains, even if under threat. The Constitutional Court rulings still stand in their way as regional elections approach, and Prabowo may face similar pushback when he takes office.

The surprise rulings by the Constitutional Court will reshape the regional elections in November. The first decision lowered the nomination threshold for candidates. Until now, regional candidates needed backing from political parties that collectively represent at least 20 percent of seats in regional legislatures or 25 percent of all voters. With eight major parties aligned behind Prabowo and Jokowi, there was clear coordination to back single candidates in key governors’ races, which would have let them run unopposed.

Candidates critical of the government faced a lockout. But the ruling should now enable candidates to run from Jokowi’s former party, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P)—which increasingly opposes the president since he backed Prabowo.

The Constitutional Court also struck down a May Supreme Court ruling that found that regional candidates needed to meet minimum age requirements only at the time of their inauguration, not when they register their candidacies—as was previous practice. Critics found the Supreme Court’s decision suspect, not least because the only candidate affected in the regional elections was Jokowi’s youngest son, Kaesang Pangarep, who was preparing to run for deputy governor of Central Java.

Last year, another Constitutional Court ruling allowed Jokowi’s eldest son, Gibran Rakabuming Raka, to run as Prabowo’s vice president despite not meeting the age limit of 40. The case was presided over by then-Chief Justice Anwar Usman—who happens to be Jokowi’s brother-in-law; he was later forced to step down for ethics violations in presiding over the case.

Faced with this double blow, pro-government parties formed their plan to circumvent the rulings in parliament. On Aug. 21, key legislators met with Minister of Law and Human Rights Supratman Andi Agtas, a member of Prabowo’s party. They emerged with a proposal to revise the regional election law’s provisions on candidate eligibility and nominations.

But while public reaction to previous controversies—such as the ruling that allowed Gibran to run—was muted, there was swift popular outcry this time around. “At the time of the Constitutional Court’s Gibran decision, the people were perhaps not yet aware what was occurring behind the scenes and the meddling of President Joko Widodo,” said Agung Pradita, a student who helped lead the protests. “The people are now becoming aware that the state of democracy in Indonesia today is not good.”

On Aug. 22, protesters launched major demonstrations in more than a dozen Indonesian cities. As usual, students and workers’ groups took the lead among the crowds, but many experienced activists said that the protests attracted more people not usually inclined toward activism. They credited much of this to social media, where influencers and others with popular accounts promoted protests with an image designed to look like a disaster warning.

Many protesters focused on Jokowi, accusing him of plotting to build a political dynasty and drawing comparisons to the nepotism of the military dictator Suharto, who led Indonesia as president for 30 years. Other activists took up broader themes: “The reason I fought hard to safeguard the Constitutional Court decisions is because, in my opinion, if we lost that decision, we’ve lost our democracy and we’ve lost our rule of law,” Titi Anggraini, a constitutional lawyer, said.

Thomas Lembong, a former trade minister under Jokowi who is now a critic, was one of the few prominent political figures to publicly side with the protesters, giving a speech at a demonstration in Jakarta. “Democratic values … are deeply embedded in our society some 26 years after our transition to democracy, and what we’re witnessing is our people reacting strongly to efforts by certain political elites to dismantle the institutions of democracy,” Lembong told Foreign Policy.

The upcoming regional elections now look more competitive, with some caveats. Few races look set to have just a single candidate, although a number of races include only candidates supported by parties within Prabowo’s coalition. Still, limits on Prabowo’s ability to corral parties that nominally support him may serve as a check on his power. The PDI-P is the one party currently providing opposition to Prabowo and Jokowi, but its plans to back former governor of Jakarta and presidential candidate Anies Baswedan to run in either Jakarta or West Java foundered.

Lembong said he is hopeful that the Prabowo-led government might reverse course from Jokowi once it takes office next month. “With a fresh electoral mandate, and inheriting all the levers of power as the continuation of the ruling coalition, the incoming Prabowo administration has every opportunity to rehabilitate our democratic institutions,” he said.

However, if the executive has chipped away at limits on its power under Jokowi, there are reasons to believe that this trend could continue under Prabowo. The onetime son-in-law of Suharto, Prabowo was implicated in the kidnapping and disappearance of democracy activists in 1998; he has previously expressed dissatisfaction with how democracy functions in Indonesia and suggested that regional elections should be abolished.

“For a long time, there’s been the Indonesian struggle for democracy,” said Kevin O’Rourke, founder of the political risk consultancy Reformasi Information Services. “Now it seems more the Indonesian toggle for democracy: toggle off one day, toggle on the next.”

The Constitutional Court is already under pressure. Anwar, the former chief justice, is pursuing a court case to be reinstated to the role. Pro-government lawmakers have proposed bills that would weaken the court, in part by changing term limits for judges that would remove some of the judges who voted against the Gibran ruling last year.

The military, a mainstay of the political system under Suharto, may also stage a modest comeback when Prabowo takes office. Senior politicians expected to serve in Prabowo’s government have privately indicated that he is keen to see the military play a role. Political analysts have expressed alarm over proposed legal changes that would help the military expand its influence in politics. The revisions to laws governing the military would allow active-duty officers to serve in a wider range of bureaucratic posts, and the military has also started lobbying to regain its right to engage in business activities.

Meanwhile, the potential for active political opposition in Indonesia has narrowed. Prabowo has recently suggested that such opposition was a Western cultural import and that Indonesia should cultivate a consensual political culture. He has already secured the support of seven of the eight parties that will sit in the next parliament. Leaders who don’t fall in line face being forced out. Airlangga Hartarto, the head of Golkar, Indonesia’s second-largest party in parliament, suddenly resigned on Aug. 11 without a clear explanation. He was reluctant to accept plans for all parties backing Prabowo to throw their weight behind the same candidates in regional races.

The new head of Golkar, Minister of Energy and Mineral Resources Bahlil Lahadalia, is seen as a close ally of Jokowi. In his speech accepting party leadership, he emphasized that Golkar would support the Prabowo government, adding cryptically: “We have to do better, because we’ll be doomed by this ‘Javanese king’ if we play around. I’m telling you, don’t try to play around with this thing. It’s terrifying.” Politicians and analysts interpreted the comment as a reference to Jokowi.

The only party that seems to be in the opposition now is the PDI-P, Jokowi’s former home; it pushed back against the proposed plans to disregard the Constitutional Court rulings and has at times raised the alarm about democratic erosion. However, Prabowo has signaled interest in working with the PDI-P, and while party leader Megawati Sukarnoputri may feel betrayed by Jokowi, she has worked with Prabowo in the past. (He was her running mate for the presidency in 2009.) Sukarnoputri’s daughter and heir apparent, parliamentary speaker Puan Maharani, has seemed particularly open to taking a cooperative approach.

How long Prabowo’s current cozy arrangement will work for him remains unclear. The political gossip in Jakarta today often revolves around when Jokowi and Prabowo’s relationship will break down. Until then, the room for opposition within the political system will likely remain limited—but if the opposition cannot find an outlet within established structures, it will continue to express itself outside the system as it did last month.

Pemerintahan dan kabinet

Susunan Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka (atas) dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang (bawah)

Pada tanggal 20 Oktober malam hari, Prabowo mengumumkan kabinet menteri terbesar di Indonesia sejak Kabinet Dwikora II yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966, yang terdiri dari 103 anggota termasuk 48 menteri dan 55 wakil menteri.[209][210] Pada tanggal 25 Oktober, ia mengadakan retret gaya militer untuk kabinetnya di Akademi Militer di Magelang.[211]

Sebagai presiden, Prabowo melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Tiongkok pada 9 November 2024.[212]

Kebijakan luar negeri

Selama kunjungan presiden Prabowo ke Tiongkok pada bulan November 2024, Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman untuk "pembangunan maritim bersama" di wilayah "klaim yang tumpang tindih" kedua negara di dekat Kepulauan Natuna.[183] Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa memorandum tersebut tidak berdampak pada kedaulatan atau hak Indonesia di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa dalam pandangan Indonesia klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.[183] Kritik terhadap memorandum tersebut yang dikutip oleh South China Morning Post berpendapat bahwa kata-kata tersebut dapat mendukung posisi Tiongkok mengenai klaim Laut Cina Selatan.[183]

Prabowo telah menjadi salah satu sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah Indonesia sejak era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Indonesia kedua, Soeharto. Sekitar tahun 1980-an, ia dikabarkan berusaha menculik LB Moerdani, yang dianggap berusaha melakukan kudeta terhadap Soeharto, namun usaha ini berhasil digagalkan oleh Luhut Pandjaitan. Cerita ini ditolak oleh Prabowo sendiri, yang menyebut bahwa cerita ini tidak masuk akal.[213][214] Pada tahun 1990-an, ia bersama saudaranya berusaha membungkam kritik yang menghujani pemerintah pada saat itu.[215] Ia juga memperingati sejumlah tokoh oposisi seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid agar berhati-hati dalam mengkritik pemerintah.[216] Selain itu, selama rentang tahun 1995, Prabowo dituduh telah menggerakkan pasukan ilegal ke Timor Timur yang kemudian meneror para penduduk.[217][218] Sebelumnya, ia juga dituduh berperan dalam Pembantaian Kraras pada 1983.[35]

Menyusul tahun 1998, di mana konflik antara pemerintah Orde Baru dan gerakan oposisi semakin memanas, Prabowo memerintahkan agar Tim Mawar menjalankan operasi penculikan para aktivis pro-Reformasi.[219] Tercatat bahwa ada 14 orang aktivis yang menghilang selama periode ini,[220] beberapa di antaranya termasuk Widji Thukul, Herman Hendrawan, dan Petrus Bima yang diduga telah dibunuh.[221] Namun, Prabowo sendiri membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya menculik 9 orang aktivis, dan telah mengembalikan para aktivis itu dalam keadaan hidup.[222] Selain sebagai dalang penculikan para aktivis, Prabowo juga diduga kuat telah mendalangi kerusuhan Mei 1998.[223][224] Namun, ia membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah dan memastikan bahwa ia tidak pernah mendapat perintah untuk menyiksa orang.[225]

Pasca Kejatuhan Soeharto, BJ Habibie dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-3. Namun, hanya sehari setelahnya, Wiranto yang merupakan Panglima ABRI melaporkan kepada Habibie bahwa terdapat konsentrasi militer yang cukup besar di kediaman presiden serta pergerakan pasukan Kostrad di Jakarta. Presiden Habibie lantas memberhentikan Prabowo sebagai Pangkostrad dan Prabowo kemudian terbang ke Yordania.[226][227] Kontroversi mengenai dirinya tetap berlanjut sepanjang karier politiknya, terutama selama pencalonannya dalam pilpres 2014, pilpres 2019, kariernya sebagai Menteri Pertahanan, dan pilpres 2024.[228][229][230]

batasan bagi presiden untuk menjadi ketua partainya sendiri[231][232] sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Budi Gunawan menyatakan bahwa dukungan terhadap Prabowo adalah “hal yang lumrah” dalam negara demokrasi.[233]

Prabowo menikah dengan Titiek Soeharto, putri mantan Presiden Indonesia Suharto, namun pasangan tersebut berpisah tak lama setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998.[234] Pada masa itu, Prabowo melihat dirinya sebagai calon penerus Soeharto dan tetap menjadi pendukung kuat rezim tersebut hingga kejatuhannya.[9]

Prabowo adalah seorang pecinta kucing dan memiliki seekor kucing bernama Bobby Kertanegara.[235] Bobby diadopsi oleh Prabowo dari jalanan setelah bertemu secara tidak sengaja, dan ia sering muncul dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri Prabowo di kediamannya di Kertanegara.[235] Selain seekor kucing, ia juga memiliki 18 ekor kuda di perbukitan miliknya di Pegunungan Jonggol, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor (tenggara Sentul City), dan sering mengajak tamu untuk menunggangi salah satu kudanya, termasuk saat Jokowi dan Gibran berkunjung.[236] Ia pernah membawa kudanya untuk kampanye khususnya di Stadion Gelora Bung Karno.[237]

Biasanya Prabowo mengenakan baju berwarna khaki dengan banyak saku. Ia sendiri menyatakan menyukai setelan ini karena alasan praktis. Prabowo mulai sering memakainya saat berpasangan dengan Megawati pada Pilpres 2009.[238]

Dalam sebuah wawancara pada tahun 2018, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Muslim yang menganut pandangan nasionalis.[239] Dia menambahkan bahwa dia memiliki pengetahuan yang kurang tentang Islam,[239] dan pada tanggal 7 Juni 2014, Prabowo menyatakan bahwa ia tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar.[240]

Pada 13 Mei 2017, Prabowo mengatakan dirinya tidak dilahirkan dalam keluarga yang mendalami ajaran Islam, melainkan tumbuh bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat Islam.[241]

Pada 13 Mei 2023, Prabowo menyatakan bangga menganut agama Islam yang dianggapnya sebagai pelopor banyak terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia.[242] Pada tanggal 19 November, ia menyatakan bahwa ia merasa nyaman untuk menganut keyakinan Islam dari ajaran Nahdlatul Ulama (NU) karena ia yakin bahwa ajaran tersebut menganjurkan bentuk Islam yang toleran, protektif terhadap masyarakat, dan moderat.[243]

Pada 30 Juni 2024, Prabowo mengumumkan dirinya menjalani operasi pada kaki kirinya melalui akun Instagram miliknya.[244] Dalam postingannya, ia menjelaskan bahwa ia mengalami cedera kaki kiri sebanyak dua kali.[244] Dia pertama kali mengalami cedera saat berpartisipasi dalam latihan pasukan terjun payung di Jerman Barat saat dia sedang berlatih dengan GSG-9. Selain itu, ia kembali mengalami cedera kaki saat terjatuh dari tebing di zona pertempuran pada tahun 1980-an.[245] Prabowo, yang saat kecelakaan itu berusia 30 tahun, tidak mengalami masalah lebih lanjut hingga kampanyenya pada tahun 2024, ketika ia terlihat berjalan pincang dengan kaki kirinya. Hal ini mendorong pendukung saingannya untuk mengejek fisiknya.[246] Prabowo berhasil menjalani operasi pada kaki kirinya di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Nasional setelah seminggu.[247][248]

Prabowo secara otomatis dianugerahi Bintang Dekorasi kelas tertinggi di kalangan sipil dan militer setelah menjabat sebagai presiden, namun ia telah menerima beberapa penghargaan ini saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota Batak Toba marga Lumban Tobing. Pemberian marga ini difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan bertempat di Balai Sidang Danau Toba, Medan.[277]

Pada tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar kebangsawanan adat Toraja dengan diberi gelar Taruk Langi' berarti "Tunas Emas Manusia dari Langit"[278] dari keluarga besar Tongkonan Siguntu, Rantepao, Toraja Utara. Kompleks Tongkonan Siguntu kemudian dinamai "Kampung Prabowo".[279] Penyerahan gelar adat yang diiringi upacara duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja, Theofilus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti' Sorring, serta ribuan warga setempat.[280]

Gelar Sahabat Santri Indonesia juga diterimanya dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, pada 2 Januari 2024.[281]

Pada 28 Februari 2024, Prabowo dianugerahi pangkat jenderal kehormatan bintang empat oleh Presiden Joko Widodo.[282]

Kegemaran Prabowo menulis sudah terlihat sejak SMA, saat ia menjadi editor majalah SMA The American School in London. Berikut ini adalah sejumlah buku yang ditulis oleh Prabowo:

Pranala ke artikel terkait

Menteri dan pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden:

Kenali, pantau hingga sampaikan aspirasi Anda tentang tokoh favoritmu pada kontestasi Pemilu 2024 mulai dari rekam jejak, profil, hingga berita terkini.

Profil Prabowo Subianto

Ketahui profil tokoh politik yang masuk bursa Pemilu 2024

Pemberhentian dari militer

Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan dan Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih jabatan presiden. Sore hari setelah pelantikan Habibie sebagai presiden, Prabowo Subianto meminta Habibie agar ia diangkat menjadi pimpinan Angkatan Darat menggantikan Wiranto. Namun, Habibie dan Wiranto justru memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrad, dan keesokan harinya, mengumumkan pengangkatan Wiranto menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berujung pada pemberhentian Prabowo. Ada dua versi bagaimana ini terjadi: versi pertama menyatakan bahwa Prabowo Subianto yang geram pergi ke Istana Kepresidenan sambil membawa pistol dan truk pasukan Kostradnya. Karena dihalangi masuk ke kantor Habibie, ia mendatangi Soeharto yang malah justru menegurnya.[61][62][63] Sementara itu, versi lain menyebutkan bahwa Prabowo diberhentikan dari jabatannya karena ia dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Habibie.[64] Dikatakan bahwa setelah pelantikan Habibie, Wiranto melaporkan bahwa terdapat pergerakan dari pasukan Kostrad yang terkonsentrasi di sekitar kediaman Habibie. Habibie kemudian memerintahkan untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya tepat sebelum matahari terbenam pada hari itu juga.[65][66][67] Bagaimanapun, Prabowo kemudian dikunjungi oleh Wiranto di rumahnya pada akhir pekan tanggal 23 atau 24 Mei dan kemudian ditugaskan kembali ke peran non-tempur di Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Bersenjata di Bandung.[68]

Setelah penyelidikan ABRI, pada bulan Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan bahwa Prabowo bersalah karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan sembilan aktivis anti-Soeharto pada tahun 1998.[69] Prabowo Subianto mengaku bertanggung jawab atas penculikan sembilan aktivis tersebut,[70] dan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada bulan November.[71] Dia dan Wiranto membantah pemecatan itu akibat tindakan disiplin.[72] Kemudian dia pergi ke pengasingan sukarela di Yordania[72] di mana dia mengenal Raja Abdullah II muda yang baru di negara itu sebagai sesama komandan pasukan khusus.[70] Dalam wawancara dengan majalah Asiaweek pada tahun 2000, Prabowo Subianto berkata, "Saya tidak pernah mengancam Habibie. Saya tidak berada di balik kerusuhan. Itu kebohongan besar. Saya tidak pernah mengkhianati Soeharto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati negara saya. Ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan saya kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka."[69] Kelompok hak asasi manusia telah lama mempertanyakan kelayakan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dengan menyatakan bahwa ia diberhentikan dari Angkatan Darat pada bulan Agustus 1998[a] karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan aktivis demokrasi. Meskipun pernyataan tersebut merupakan pernyataan resmi militer, para pengamat telah lama meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah konspirasi kudeta yang membuat Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad, memberikan perintahnya.[73]

Sebagai Calon Presiden di tahun 2014, masa lalu Prabowo mendapat sorotan baru, dan banyak organisasi yang menyerukan agar dia mundur. Pada 19 April, ia dikritik oleh penyair besutan Fahmi Habcyi yang menghubungkannya dengan hilangnya penyair legendaris Widji Thukul dan mendesaknya untuk mengembalikan Thukul karena istrinya sangat terpukul atas menghilangnya suaminya.[74] Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Setara Institute, dan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (HRWG), yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, mengunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada 7 Mei 2014 untuk mendesak komisi tersebut menyelidiki kembali Prabowo Subianto.[75] Laporan tanggal 27 Juni 2014 mengindikasikan bahwa seorang jurnalis investigasi, Allan Nairn, telah diancam akan ditangkap "karena mengungkap peran mantan jenderal tersebut dalam pelanggaran hak asasi manusia."[76]

Saat debat capres 2024 tanggal 12 Desember 2023, secara tersirat Prabowo mengaku telah melakukan penculikan Budiman Sudjatmiko, yang merupakan pelanggaran HAM, kemudian Sudjatmiko menjadi salah satu juru bicaranya.[77] Sebelum debat, Prabowo juga mengaku kepada Sudjatmiko, bahwa dirinya telah membebaskan seluruh aktivis yang diculiknya namun tidak mengetahui nasib mereka setelah dibebaskan.[78] Menjelaskan keputusannya, Budiman mengklaim orang-orang berubah setelah 25 tahun, baik dia maupun Prabowo “bergerak ke tengah.”[51] Maria Catarina Sumarsih, yang putranya ditembak mati dalam penembakan Semanggi pada 13 November 1998, mengatakan bahwa Prabowo bertanggung jawab atas tragedi tersebut.[79]

Setelah keluar dari militer, Prabowo Subianto bergabung dengan bisnis adiknya Hashim Djojohadikusumo. Ia membeli Kiani Kertas, sebuah perusahaan pulp kertas dan perkebunan yang berbasis di Mangkajang, Kalimantan Timur.[80] Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto.[80] Saat ini, Grup Nusantara milik Prabowo menguasai 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Perusahaan-perusahaan yang diusung Prabowo antara lain adalah Nusantara Energy (minyak dan gas alam, batu bara), Tidar Kerinci Agung (perkebunan kelapa sawit), dan Jaladri Nusantara (industri perikanan).[81]

Prabowo Subianto mengganti nama Kiani Kertas menjadi Kertas Nusantara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan merupakan bagian dari Nusantara Energy. Ia menguasai area seluas 3.400 hektar yang digunakan untuk pabrik kertas, perumahan karyawan, sekolah swasta, dan berbagai fasilitas perusahaan.[82] Kiani telah dianugerahi status ISO 900–2005 sebagai salah satu perusahaan manajemen kualitas tertinggi. Kiani Kertas dikabarkan mengalami kesulitan keuangan, dan pada awal tahun 2014, para pekerja turun ke jalan untuk menuntut upah mereka yang belum dibayarkan selama lima bulan.[83]

Prabowo Subianto adalah calon presiden terkaya pada pemilu 2009, dengan kekayaan Rp 1,5 triliun (sekitar US$150 juta) dan US$7,5 juta.[84]

Pada tahun 2007, PT Ridlatama, yang mayoritas pemangku kepentingannya adalah Churchill PLC yang berbasis di Inggris, melakukan survei geografis di Kalimantan bagian timur untuk mencari batubara. Dua bulan setelah survei membuahkan hasil positif, pejabat Kutai Timur memberikan izin pertambangan kepada Nusantara Energy (anak perusahaan Grup Nusantara, konglomerat milik keluarga Prabowo) untuk beroperasi di wilayah yang disurvei Ridlatama. Pada tahun 2010, izin Ridlatama dicabut, yang secara efektif menyelesaikan pengambilalihan operasi Churchill oleh Nusantara. Churchill mengajukan banding ke Mahkamah Agung Indonesia namun kalah dalam kasus tersebut. Pada tahun 2012, Churchill mengajukan kasus terhadap pemerintah Indonesia di Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi, menuntut kompensasi sebesar $2 miliar. Indonesia berpendapat bahwa ICSID tidak mempunyai wewenang untuk melakukan arbitrase. Pada tahun 2014 ICSID memutuskan bahwa mereka mempunyai kewenangan dan kasus tersebut masih berjalan.[85][86][87][88]

Pada tahun 2014, Bupati Kutai Timur, Isran Noor, secara terbuka mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.[89] Dia juga mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Churchill, dengan tuduhan bahwa Churchill memalsukan izinnya.[90]

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) didirikan pada tahun 1973 untuk mengadvokasi hak-hak petani. Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden HKTI pada 5 Desember 2004,[91][92] dan dia diangkat kembali pada tahun 2010 untuk masa jabatan kedua.[93]

Kebijakan luar negeri

Di 100 hari pertamanya menjabat Menhan, Prabowo mengunjungi 8 negara untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok , Jepang, Filipina, dan Prancis untuk memperkuat hubungan militer.[171][172]

Prabowo juga berupaya membantu BUMN pertahanan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Ia berhasil membantu Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN-235 ke Senegal dan mengekspor pesawat NC-212i ke Thailand,[173] serta membantu PAL Indonesia mengekspor kapal perang jenis dok platform pendaratan ke Angkatan Laut Filipina.[174]

Menyusul insiden pada akhir tahun 2019 di mana kapal-kapal Tiongkok melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas pantai Kepulauan Natuna, Prabowo Subianto menyerukan tanggapan yang hati-hati, dengan menyebut Tiongkok sebagai "negara sahabat".[175] Dia juga memerintahkan pengerahan kapal angkatan laut tambahan di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas insiden tersebut.[176] Terlepas dari kontroversi kelambanannya mengenai permasalahan Pulau Natuna, jajak pendapat Indo Barometer pada awal Januari menunjukkan bahwa Prabowo Subianto adalah menteri paling populer di kabinet Jokowi.[177]

Saat ditanya mengenai situasi Laut Cina Selatan dalam sesi Dialog IISS Shangri-La pada 14 Juni 2022, Prabowo menjawab Indonesia menghormati kepentingan semua negara yang terlibat di kawasan. Ia kemudian mengutip Nelson Mandela bahwa "musuhmu tidak boleh menjadi musuh kami juga".[178] Menanggapi pembentukan AUKUS dan rencana Australia untuk mengakuisisi kapal selam nuklir, Prabowo menilai aliansi tersebut dibuat atas dasar pertahanan dan berada di bawah hak kedaulatan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.[179]

Departemen Pertahanan AS mengatakan Menteri Lloyd Austin dan Menteri Prabowo memandang agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dan menyebutnya sebagai kebohongan, dengan mengklaim bahwa Prabowo tidak pernah mengatakan hal tersebut ketika Kedutaan Besar Tiongkok menghubungi kantor pers Kementerian Pertahanan.[180] Prabowo sendiri kemudian membantah pernyataan Amerika tersebut, dengan menyatakan tidak ada pernyataan bersama maupun konferensi pers mengenai hal tersebut dan menyatakan bahwa Indonesia berhubungan baik dengan Tiongkok, Amerika Serikat dan Rusia serta menghormati kepentingan mereka, dan menegaskan Indonesia sebagai sikap tidak selaras.[181]

Dalam debat capres ke-3 Pemilu 2024, Prabowo berargumentasi bahwa situasi di wilayah tersebut menggarisbawahi perlunya militer yang kuat. Dia menyatakan bahwa militer membutuhkan lebih banyak platform patroli dan satelit untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.[182]

Selama kunjungan presiden Probowo ke Tiongkok pada November 2024, Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman untuk "pembangunan maritim bersama" di wilayah "klaim yang tumpang tindih" kedua negara di dekat Kepulauan Natuna.[183] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa memorandum tersebut tidak berdampak pada kedaulatan atau hak Indonesia di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa dalam pandangan Indonesia klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.[183] Kritik terhadap memorandum tersebut yang dikutip oleh South China Morning Post berpendapat bahwa kata-kata tersebut dapat mendukung posisi Tiongkok mengenai klaim Laut Cina Selatan.[183]

Pada bulan Oktober 2020, Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat meskipun sebelumnya pernah dilarang memasuki negara tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan setelah diundang oleh rekannya dari AS, Mark Esper dan visa dikeluarkan untuknya. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, sebelumnya telah meminta pemerintahan Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut.[184] Dari tawaran kunjungan luar negerinya yang sering dilakukan seperti ke Amerika Serikat, Prabowo berhasil meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penjualan pesawat canggih pesawat tempur supersonik F-15EX Eagle II ke Indonesia.[185]

Pada tanggal 3 Juni 2023, Prabowo Subianto mengusulkan rencana perdamaian multi-poin untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina yang sedang berlangsung di IISS Dialog Shangri-La di Singapura.[186][187] Usulannya antara lain sebagai berikut.[186]

Usulan Prabowo ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut adalah "rencana Rusia, bukan rencana Indonesia".[188] Usulan ini juga dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell, dengan mengatakan bahwa harus ada "perdamaian yang adil" bukan "perdamaian penyerahan".[188] Hal ini juga dikritik oleh Partai PDI-P, di mana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang memberikan nasehat yang menyimpang dari prinsip diplomasi yang "bebas dan aktif".[189] Namun, rencana tersebut diterima dengan baik oleh Tiongkok karena diplomat Tiongkok Cui Tiankai mengapresiasi upaya Prabowo dalam menemukan solusi perdamaian sekaligus mengkritik Barat karena salah mengelola situasi keamanan mereka sendiri.[190] Prabowo kemudian dipanggil oleh Jokowi untuk mengklarifikasi rencana perdamaian tersebut karena Indonesia secara resmi mengutuk Rusia atas invasi tersebut.[190][191] Jokowi kemudian mengklarifikasi bahwa rencana perdamaian yang diusung Prabowo “baik-baik saja” karena hanya sekedar usulan dalam dialog terbuka dan tidak secara resmi mencerminkan sikap Indonesia.[192]

Pada tanggal 2 Juni 2024, Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Prabowo di sela-sela Dialog IISS Shangri-La di Singapura dan mengundangnya untuk menghadiri KTT perdamaian Ukraina Juni 2024 di Jenewa, dengan harapan kehadirannya.[193] Menanggapi undangan tersebut, Prabowo mengaku belum bisa memastikan kehadirannya pada KTT bulan Juni tersebut dan ia harus berdiskusi dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto tentang sikap pemerintah Indonesia dalam menghadiri KTT tersebut.[194] Prabowo mengatakan kepada Zelenskyy bahwa "Banyak negara merasa bahwa dalam pertemuan puncak perdamaian semua elemen harus hadir, terutama Rusia".[195] Prabowo menawarkan solusi Indonesia kepada Zelenskyy yang sepertinya tidak menerima usulan gencatan senjata Indonesia dan Prabowo ingin terus mencari solusinya. Prabowo juga menawarkan jasa baik Indonesia kepada Presiden Zelenskyy dalam segala cara untuk mencari solusi perdamaian antara Rusia dan Ukraina.[196]

Pada saat Konflik Israel–Hamas pada tahun 2023, Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap Negara-negara Barat yang terkesan diam ketika melihat warga sipil dan anak-anak menjadi korban perang. Ia juga mengecam negara-negara barat karena adanya standar ganda mengenai hak asasi manusia. Ia telah menyumbangkan Rp. 5 miliar kekayaan pribadinya untuk rakyat Palestina[197] dan bergabung dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar untuk Indonesia dari Palestina Zuhair Al-Shun untuk mengirimkan 51,5 ton bantuan yang disalurkan oleh TNI AU.[198] Ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Ahmed Zaki untuk mengizinkan lewatnya kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat akan berlabuh di dekat El Arish, Sinai untuk menyalurkan bantuan lebih lanjut untuk Palestina.[199]

Dalam Dialog IISS Shangri-La di Singapura pada tanggal 2 Juni 2024, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke Gaza di bawah misi penjaga perdamaian PBB jika diperlukan dan ia juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi dan merawat hingga 1000 orang. melukai warga Palestina di rumah sakit Indonesia sesegera mungkin jika situasi di lapangan memungkinkan.[200] Pernyataannya juga didukung oleh Panglima TNI Agus Subiyanto, yang menyatakan TNI dapat mengerahkan 1.394 personel untuk misi penjaga perdamaian di Gaza dan telah melakukan pendekatan Singapura dan Australia yang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Indonesia untuk operasi bersama.[201] Presiden Jokowi menyatakan dukungannya terhadap rencana Prabowo memberikan bantuan medis dan menginstruksikannya untuk mencari kerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam pengoperasian rumah sakit di Gaza[202] dan terbang ke Yordania untuk menghadiri pertemuan puncak mengenai Gaza atas nama Jokowi.[203] Ide Prabowo juga mendapat dukungan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mengusulkan misi bersama antara Indonesia dan Malaysia.[204]

Salah satu tindakan awal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah memperluas bidang studi di Universitas Pertahanan Indonesia. Dalam arahan Prabowo, Unhan membuka program studi S1 Kedokteran Militer dan S1 Sains dan Matematika serta Ilmu Militer.[205] Ia juga membebaskan biaya kuliah bagi taruna berprestasi dan menjamin kesejahteraan mahasiswa dengan menyediakan komputer laptop dari kampus.[206] Pada tanggal 25 Maret 2022, Jokowi dan Prabowo melakukan perluasan kampus dengan membuka cabang di luar Sentul City, Jawa Barat, yaitu Ben Mboi Politeknik, di Belu, Nusa Tenggara Timur.

Prabowo juga secara pribadi menerima 22 mahasiswa Palestina untuk didaftarkan di Unhan pada 8 November 2023 dengan masa studi 5 tahun di bidang kedokteran, farmasi, dan teknik.[207] Dia memberi mereka beasiswa penuh dan berjanji untuk mendaftarkan lebih banyak mahasiswa Palestina ke universitas tersebut.[207] Menurut Prabowo, pendaftaran mereka merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membantu Palestina dalam upayanya menjadi negara berdaulat yang diakui.[207]

Peran dalam kejatuhan Soeharto

Kurang dari tiga bulan setelah pengangkatannya sebagai Panglima Kostrad, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, untuk mengizinkan dia membawa unit Cadangan Strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban.[44] Ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus (mantan komando Prabowo) diterbangkan dari Dili ke Yogyakarta dengan pesawat carteran, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api.[45] Prabowo Subianto secara terbuka mendesak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengannya melawan “pengkhianat bangsa”.[46] Pada pagi hari tanggal 14 Mei, pasukan Kopassus mengawal preman muda dari Lampung di Sumatera bagian selatan menuju ibu kota.[47] Oleh karena itu, Prabowo Subianto dituduh menggunakan para kenalannya di komando sebelumnya untuk mengimpor dan menciptakan masalah, sementara Wiranto menolak memberikan izin kepada komando Prabowo saat ini, Kostrad, untuk memadamkan masalah yang ada, sejalan dengan taktik klasik Jawa untuk menimbulkan kekacauan guna menyaingi dan/atau merebut kekuasaan.[45]

Pasukan di bawah komando Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya sembilan aktivis demokrasi pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.[48] Dalam salah satu kesaksian Andi Arief, seorang mantan tahanan, ia bercerita tentang penyiksaan selama berhari-hari di sebuah lokasi yang tidak diketahui letaknya, diduga sebuah kamp militer yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan mata tertutup, dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan berulang-ulang, terutama mengenai aktivitas politik mereka. Penganiayaan tersebut termasuk dipukul, diteror secara fisik dan mental, serta disetrum.[49] Meskipun begitu, pada tahun 2009, dua dari sembilan orang tersebut menjadi kandidat Gerindra, partai politik yang mendukung Prabowo, dan seorang lagi menjabat sebagai penasihat medianya.[50] Pada tahun 2024, enam dari sembilan orang yang diculik (termasuk Arief) bekerja untuk Prabowo dan mendukungnya untuk menjadi presiden.[51] Prabowo Subianto juga dicurigai mengorganisir penculikan 13 orang aktivis lainnya (semuanya masih "hilang") antara Februari 1997 dan Mei 1998.[52]

Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Suharto.[53] Banyak yang percaya bahwa Prabowo Subianto, sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berusaha menjadi penerus mertuanya dan mendambakan posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Jenderal Wiranto, yang diunggulkan untuk menggantikan Soeharto. Bersama Panglima Komando Operasi Jakarta Raya (Pangkoops Jaya) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo Subianto bertujuan untuk meneror penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto adalah "seorang komandan yang tidak kompeten dan tidak dapat mengendalikan kekacauan".[54][55] Selama bulan Agustus dan September, tim pencari fakta mewawancarai Prabowo Subianto, Sjafrie, dan komandan militer lainnya mengenai pergerakan mereka selama kerusuhan Jakarta. Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia tidak yakin dengan persisnya pergerakan pasukan militer di ibu kota dan menyerahkan hal tersebut kepada Sjafrie.[56] Dalam laporan akhirnya, tim pencari fakta menduga bahwa, pada malam tanggal 14 Mei, Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa tokoh TNI dan tokoh sipil di Markas Kostrad untuk membahas pengorganisasian kekerasan.[57] Namun hal ini kemudian dibantah oleh beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pengacara hak asasi manusia terkemuka Adnan Buyung Nasution dan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, Bambang Widjojanto.[58] Kesaksian selanjutnya dari Prabowo Subianto[59] pada tahun-tahun setelah penyelidikan bertentangan dengan laporan tim dan menimbulkan skeptisisme terhadap tuduhan tim.[60]

Pendidikan militer dan penugasan

Prabowo Subianto mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akademi Militer Nasional) di Kota Magelang pada tahun 1970.[34] Ia lulus pada tahun 1974 bersama orang lain yang kemudian memperoleh posisi kepemimpinan senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono.[34]

Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, Kopassus dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Unit komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya.[34] Prabowo, yang saat itu berusia 26 tahun, adalah Panglima Nanggala termuda.[34] Prabowo memimpin misi untuk menangkap wakil presiden Fretilin, yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Timur, Nicolau dos Reis Lobato.[34] Yang membimbing Prabowo Subianto adalah Antonio Lobato, adik Nicolau sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1978, kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubisse, lima puluh kilometer selatan Dili.[34]

Diklaim, pada tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas Pembantaian Kraras di Timor Timur.[35] Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan penganiayaan.[36] Prabowo mengklaim bahwa dia tidak berada di dekat distrik Viqueque ketika pembantaian itu terjadi, dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya.[37] Jose Manuel Tesoro menulis untuk Asiaweek pada tahun 2000, menghubungi empat organisasi non-pemerintah termasuk TAPOL di London; Solidamor di Jakarta; Yayasan HAK, yang berkantor pusat di Dili; dan East Timor Action Network (ETAN) di New York, dan mereka tidak dapat memberikan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang disadap, dokumen yang bocor, atau apa pun yang dapat mendukung keterlibatan Prabowo.[38][35]

Pada tahun 1985 Prabowo Subianto mengikuti Kursus Perwira Infanteri Tingkat Lanjut di Fort Benning, di Amerika Serikat untuk pelatihan komando.[39] Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut geng "ninja", berkerudung berpakaian hitam dan beroperasi pada malam hari. Sementara, di kota-kota besar dan desa-desa, milisi dilatih dan diarahkan oleh komandan Kopassus. Pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Kampanye Angkatan Darat tahun 1997 disebut Operasi Pemberantasan.[40]

Pada tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin Operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para peneliti tersebut adalah lima orang Indonesia, empat orang Inggris, satu orang Belanda dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. Dua sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Misi tersebut melibatkan dukungan rahasia dari Atase Militer Inggris dan veteran SAS, Kolonel Ivor Helberg.[41] Setelah pemindahan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto memulai kampanye pembalasan terhadap desa-desa yang dianggap mendukung OPM, dalam satu insiden di desa Geselema yang menyerang penduduk desa dengan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter Palang Merah.[42]

Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang beranggotakan 27.000 orang, yang juga pernah dipimpin oleh mertuanya, Soeharto pada tahun 1965.

Bisnis.com, JAKARTA - Kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, selalu sibuk sepekan terakhir. Para tokoh, politikus, akademisi, pengusaha, hingga tamu negara hilir mudik menemui Prabowo yang kini telah dilantik sebagai presiden ke 8 Indonesia, Minggu (20/10/2024).

Rumah Kertanegara adalah sebuah melting point bagi berbagai kalangan untuk membahas segala hal mulai dari politik praktis hingga proses seleksi anggota Kabinet Merah Putih yang akan membantu Prabowo sebagai presiden selama 5 tahun ke depan.

Adapun Rumah Kertanegara sangat spesial bagi Prabowo. Rumah ini menyimpan kisah pait getir Prabowo dalam merebut kursi kepresidenan. Sementara itu, secara historis, rumah Kertanegara adalah peninggalan ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo.

Kertanegara jika mengacu kepada sejarah adalah nama raja terakhir Singasari. Raja Kertanegara sangat ekspansif. Dia adalah pencetus ekspedisi Pamalayu, sebuah misi dari Singasari untuk membendung pengaruh Dinasti Yuan yang berkuasa di dataran China.

Selain itu, Kertanegara juga bisa mengacu kepada leluhur Prabowo Subianto, Tumenggung Kertanegara. Tumenggung Kertanegara adalah salah satu panglima perang Diponegoro. Sejarawan Peter Carey dalam film 'Sang Patriot' mengungkapkan bahwa Prabowo adalah keturunan Tumenggung Kertanegara atau yang kemudian dikenal sebagai Tumenggung Banyakwide.

Di bagian lain film tersebut, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, membenarkan tentang relasi antara Temanggung Kertanegara dengan keluarganya. "Pengeran Diponegoro dibantu oleh panglima-panglima salah satunya nenek moyang kami. Salah satu namanya Raden Tumenggung Kertanegara yang juga dinamakan eyang Tumenggung Banyakwide."

Adapun, keluarga Prabowo memiliki sepak terjang yang cukup signifikan dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kakek Prabowo adalah Margono Djojohadikoesumo. Margono adalah Ketua Dewan Petimbangan Agung Sementara pada awal-awal kemerdekaan. Dia juga adalah salah satu pendiri Bank Negara Indonesia alias BNI.

Selain itu, ayah Prabowo adalah Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro adalah politikus Partai Sosialis Indonesia (PSI), partai yang waktu itu identik dengan mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sumitro juga pernah menjabat sebagai menteri di era Sukarno dan era Soeharto.

Sedangkan 2 pamannya yakni Soebijanto Djojohadikusumo dan Soejono Djojohadikusumo adalah pejuang yang gugur dalam Pertempuran Lengkong di Serpong, Tangerang pada tahun 1946.

Prabowo, dalam berbagai kesempatan pernah mengungkapkan mengenai alasan kata Subianto di tengah namanya. “Paman saya namanya Subianto. Itulah nama yang saya sandang sekarang,” kata Prabowo dalam acara penganugerahan warga kehormatan Brimob beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Prabowo Subianto Djojohadikusumo (EYD V: Prabowo Subianto Joyohadikusumo; lahir 17 Oktober 1951) adalah politikus, pengusaha, dan jenderal purnawirawan TNI yang tengah menjabat sebagai Presiden Indonesia kedelapan sejak 20 Oktober 2024. Ia merupakan presiden ketiga Indonesia yang memiliki latar belakang militer setelah Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26. Prabowo digambarkan sebagai nasionalis sayap kanan.[3][4][5]

Prabowo Subianto lulus dari AKABRI (kini Akademi Militer) pada tahun 1974 dan terutama bertugas di Pasukan Khusus (Kopassus) hingga ia ditunjuk untuk memimpin Komando Cadangan Strategis (Kostrad) pada tahun 1998. Pada tahun yang sama, ia diberhentikan dari militer dan kemudian dilarang memasuki Amerika Serikat karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia.[6][7][8][9][10]

Pada awal tahun 2008, lingkaran dalam Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Dalam Pemilihan Presiden 2009, ia gagal mencalonkan diri sebagai wakil presiden sebagai pasangan Megawati Soekarnoputri.[11] Ia ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2014[12] dan dikalahkan oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo. Kekalahan ini awalnya ia tolak.[13] Ia kembali gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD) dan Partai Berkarya.[14][15] Penolakannya untuk menerima hasil tersebut membuat para pengikutnya melancarkan protes yang memicu kerusuhan mematikan di Jakarta.[16] Namun, setelah melalui kontestasi yang sengit, Prabowo Subianto bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan untuk periode 2019 hingga 2024.[17]

Pada 10 Oktober 2021, Gerindra mengumumkan Prabowo sebagai calon mereka pada Pemilihan Presiden Indonesia 2024.[18] Pada 12 Agustus 2022, Prabowo Subianto mengumumkan menerima pencalonan Gerindra untuk mengikuti pemilu presiden 2024.[19] Prabowo menyatakan kemenangannya dalam pemilu pada tanggal 14 Februari, karena jajak pendapat tidak resmi awal menunjukkan bahwa ia unggul pada putaran pertama pemungutan suara.[20] Pada tanggal 20 Maret, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan hasilnya dan menyatakan dia sebagai presiden terpilih Indonesia.[21] Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan statusnya pada 22 April 2024.[22][23][24] Prabowo dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2024.

Kepresidenan (2024–sekarang)

Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dengan 58,59% suara melawan dua lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantikan sebagai presiden Indonesia. Pada usia 73 tahun, tiga hari pada hari pelantikan, Prabowo menjadi orang tertua yang menjadi presiden Indonesia, sedangkan pasangannya, Gibran, menjadi orang termuda yang menjabat wakil presiden Indonesia pada usia 37 tahun, 19 hari. Dalam pidato pengukuhannya, Prabowo berjanji untuk mengatasi tantangan internal seperti korupsi yang meluas, yang terus menghambat pembangunan negara. Selain itu, ia menyatakan berminat untuk meningkatkan swasembada Indonesia, dengan fokus pada reformasi ekonomi dan penguatan industri nasional.[208]

Pedagang pasar (APPSI)

Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI) adalah organisasi nirlaba yang melakukan advokasi untuk kesejahteraan pedagang di pasar tradisional Indonesia. Prabowo terpilih menjadi presiden APPSI pada tahun 2008.[94] Sebagai ketua umum, Prabowo kerap meminta pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jarak agar tidak merugikan pedagang kecil. “Selama ini pedagang pasar tradisional selalu diabaikan, sehingga ketika pasar modern didirikan, pemilik modal pedagang pasar tersebut harus rela dibubarkan karena dibongkar,” kata Prabowo.[95]

Pencak silat adalah salah satu seni bela diri tradisional Indonesia. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) mengawasi regulasi olahraga di Indonesia, membina atlet, dan menyelenggarakan turnamen. Prabowo terpilih sebagai presiden IPSI pada tahun 2004 dan terpilih kembali pada tahun 2012 untuk masa jabatan ketiga berturut-turut.[96]

Pada SEA Games 2011 di Jakarta, olahraga pencak silat berhasil menjadi juara umum dengan menjuarai 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.[97] Kepemimpinan Prabowo sangat mengesankan di Asian Games 2018, dimana pencak silat berhasil menyumbang 14 dari 31 medali emas yang diraih kontingen Indonesia. Prabowo Subianto juga merupakan Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (IPSF).[98]

Prabowo dikenal gemar mengirimkan talenta-talenta Indonesia ke luar negeri dan juga menawarkan jabatan tinggi kepada mereka yang sudah lulus. Salah satu contohnya adalah Sudaryono, sekretarisnya, alumnus SMA Taruna Nusantara yang berangkat ke Jepang untuk belajar atas biaya Kementerian Pertahanan, namun ditolak saat melamar bergabung dengan Angkatan Laut Indonesia. Ia mengajak Sudaryono untuk bergabung dan mendapatkan posisi penting di lingkaran dalam. Selain itu, ia juga berhasil membujuk Dirgayuza yang hampir memulai karirnya di Australia untuk bergabung dengan Gerindra.[99]

Layanan Advokasi Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) wilayah Nusa Tenggara Timur menilai Prabowo berperan besar dalam bebasnya Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.[100] Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida merupakan TKI asal Nusa Tenggara Timur yang dikirim secara ilegal. Wilfrida dijatuhi hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen, pada 7 Desember 2010.[101]

Menggunakan koneksinya dengan Presiden Soeharto, Prabowo Subianto dan saudaranya berupaya membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990an. Hashim tidak berhasil menekan Goenawan Mohamad untuk menjual majalah Tempo miliknya yang dikenal blak-blakan. Prabowo pernah mengundang tokoh agama, Abdurrahman Wahid, ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatkan dia untuk tetap berpegang pada agama dan menjauhi politik, atau Abdurrahman Wahid akan menghadapi tindakan yang tidak diinginkan jika dia terus menerus menentang presiden. Ia kemudian memperingatkan intelektual Nurcholish Madjid (Cak Nur) untuk mengundurkan diri dari KIPP, unit pemantau pemilu yang dibentuk oleh Goenawan Mohamad. Tindakannya dikecam oleh Panglima ABRI, Feisal Tanjung sebagai tindakan yang "jelas inkonstitusional".[104]