Warga Miskin Jakarta
Dampak judi online pada masyarakat
Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, judi online membawa banyak dampak bagi kehidupan masyarakat.
Salah satunya meningkatnya angka kriminalitas. Peningkatan ini menurutnya karena kecenderungan para pelaku judol mencari berbagai cara untuk mendapatkan uang secara instan termasuk dengan pencurian, perampokan, penjualan narkoba, dan sejenisnya.
Selain itu, judol menurutnya juga berpotensi menurunkan produktivitas kerja seseorang karena mengalami kecanduan.
"Apalagi bentuk aplikasi judi online mirip dengan game online, sehingga terjadi gamifikasi perjudian di era digital," paparnya.
Ia menyebut pelaku judol juga banyak dari kalangan pelajar yang seharusnya meningkatkan kemampuan namun malah terjebak dalam permainan judi.
Dampak yang lain menurutnya adalah bisa menurunkan pendapatan keluarga dalam jangka panjang. Hal ini karena uang yang seharusnya diinvestasikan atau ditabung justru habis untuk judi online.
Selain itu, pelaku judol biasanya juga akan terkait dengan pinjaman online, terutama yang bersifat ilegal.
"Pelaku judi biasanya ketika terdesak akan mencari jalan pinjaman dengan akses mudah dan cepat. Ketika utang sudah menumpuk, maka pelaku judi online sudah jatuh tertimpa tangga. Judi online bisa memiskinkan pelaku nya," paparnya.
Dampak judi online menurutnya juga bisa berpengaruh kepada perekonomian negara. Pasalnya, judi online bisa menurunkan likuiditas sektor riil.
"Uang yang harusnya disimpan di bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit, atau uang yang bisa di investasikan ke sektor produktif jadi berkurang lari ke aktivitas ilegal," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, judi online juga berpotensi meningkatkan underground economy atau aktivitas ekonomi yang tak tercatat di pajak.
Akibatnya, potensi kehilangan pendapatan negara menurutnya menjadi sangat besar.
Ia mengatakan, kekhawatiran lainnya dari judol adalah penyalahgunaan uang bansos yang diterima suatu rumah tangga miskin sebagian untuk dipakai judi online.
Jika hal tersebut terjadi maka menurutnya bisa memperburuk efektivitas bansos dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.
Pihaknya mengimbau agar pemerintah memberantas judi online dengan gerak cepat menangkap afiliator dan influencer yang digunakan untuk mempromosikan situs judi online.
Selain itu, platform sosial media juga harus ditekan untuk memiliki tanggung jawab menyaring konten judi online.
"Blokir rekening yang terkait judi online sehingga ada efek jera bagi pelaku judi online," ujarnya.
Baca juga: Menkominfo Desak Induk Facebook Hapus Konten Judi Online dalam 1x24 Jam
Duit judi ratusan triliun rupiah mengalir ke negara tetangga
Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, perputaran uang dari transaksi judi online mencapai hampir triliunan rupiah per hari.
Sementara PPATK melaporkan, nominal transaksi atas dugaan judi daring pada 2022 sebesar Rp 69 triliun dari 69,86 juta transaksi.
PPATK juga mengungkapkan, ratusan triliun rupiah uang judi online lari ke sejumlah negara di luar negeri per tahunnya.
Dikutip dari Kompas.com (23/8/2022), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, dari pantauan PPATK, aliran dana judi online mengalir ke Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina.
"Untuk itu, PPATK telah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut," kata Ivan, Senin (22/8/2022).
Selain ke beberapa negara itu, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara tax haven.
Judi sama saja menyerahkan uang
Terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin, saat dihubungi menilai, judi atau gambling adalah aktivitas yang expected return (keuntungan yang diharapkan)-nya nol atau bahkan negatif.
Artinya, kata dia, jika gambling dilakukan terus-menerus maka uang pasti 'melayang'.
"Gambling secara terus-menerus sama saja dengan menyerahkan uang," paparnya.
Jika hal tersebut terjadi maka menurutnya pendapatan para penjudi akan turun sehingga daya beli turun dan stres meningkat.
"Secara ekonomi (dampaknya) semakin sulit mengatur keuangan pribadi dan keluarga," ucapnya.
Adapun secara mental menurutnya seseorang akan cenderung menjadi pemarah bahkan bisa melukai diri-sendiri dan juga orang lain.
Sleain itu, ia menilai, jika bandar judi berasal dari luar Indonesia maka secara otomatis uang akan terserap ke luar negeri.
Sementara jika bandar berada di Indonesia maka uang tetap berputar di Indonesia namun tetap menyebabkan kerugian.
"Kalau para pemain mengalami masalah-masalah di atas, itu secara tidak langsung perekonomian juga terpengaruh. produktivitas masyarakat menurun, banyak gangguan mental, kejahatan meningkat," ujarnya.
Baca juga: Judi Online Incar Rekening Nasabah Bank, BCA: Akan Diblokir!
JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena judi online tidak hanya mengancam mental masyarakat, tetapi juga diperkirakan akan memicu gelombang baru warga miskin di masa mendatang jika tidak segera ditangani.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, masyarakat yang hartanya terkuras karena bermain judi online berpotensi masuk kategori warga miskin baru.
"Termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
Daya rusak judi online terhadap masyarakat menurut Muhadjir sangat nyata. Selain memiskinkan, masyarakat yang terpapar judi online akhirnya menjadi kecanduan.
Baca juga: Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos
Pihaknya pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
Muhadjir mengatakan, pemerintah membuka peluang supaya korban judi online disertakan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bantuan sosial (bansos).
"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," ucap Muhadjir.
Muhadjir juga menyampaikan, korban judi online bukan hanya berasal dari kalangan menengah ke bawah.
Baca juga: Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual
Bahkan, korbannya sudah bervariasi mulai kalangan intelektual hingga kalangan perguruan tinggi. Hal ini yang membuatnya menilai judi online di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.
"Bahaya sudah sangat mengkhawatirkan judi online ini karena sudah banyak korban. Dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi," papar Muhadjir.
Maraknya judi online, kata Muhadjir, bisa saja berkaitan dengan kesenjangan sosial dari sisi ekonomi dan sebagainya.
"Bisa jadi salah satu faktor, kita enggak berspekulasi, karena kasus polwan yang kemarin bakar suaminya Polri itu kan, kasusnya saya kira kasusnya tidak linear, banyak kasus. Tidak hanya suaminya terlibat judi online," ucap Muhadjir.
Baca juga: Menko Polhukam Minta Pimpinan TNI-Polri Awasi Anggota agar Tak Terjerat Judi Online
Presiden Joko Widodo menyatakan, satgas akan dibentuk sebentar lagi.
"Dan satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online," kata Jokowi dalam keterangan yang disampaikan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/6/2024) malam.
Kepala Negara menyatakan, pemerintah serius memberantas dan memerangi perjudian online.
Sejauh ini, pemerintah sudah menutup 2,1 juta situs judi online yang kegiatannya bersifat transnasional tersebut.
Baca juga: Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!
"Sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi," ucapnya.
Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110 Telp. (+6221) 3822951, 3822051 Fax. (+6221) 3843647 Email. [email protected]
Analisis Drone Emprit
Unggahan judi daring di media sosial Facebook yang ditemukan Drone Emprit dalam analis data pencarian kata slot di periode 1 Mei sampai 22 Agustus 2023.
Perusahaan analisis data Drone Emprit mencoba menyisir pembicaraan terkait judi online di salah satu media sosial pada periode 1 Mei-22 Agustus 2023.
Penyisiran dilakukan dengan memasukkan kata kunci ”slot” yang menjadi istilah internasional dari judi online.
Hasilnya, pada periode pencarian itu, kata kunci ”slot” ditemukan pada 298.105 unggahan atau rata-rata 2.000 unggahan setiap hari.
Unggahan dengan kata kunci yang muncul di nama akun, teks, hingga tagar itu menghasilkan 61 juta interaksi pengguna Facebook. Interaksi bisa berupa komentar atau sekadar menyukai unggahan.
Dilihat dari kategori akun, unggahan itu banyak dibuat oleh akun kreator video permainan dan berita.
Berdasarkan negara asal unggahan, Indonesia menempati urutan teratas dari 197 negara yang teridentifikasi, menyaingi Filipina dan Amerika Serikat yang di urutan kedua dan ketiga.
”Data empat bulan terakhir cukup besar menggambarkan Indonesia dalam percaturan judi daring. Besarnya unggahan dan interaksi bisa dianggap sebagai besarnya promosi yang terjadi,” kata pendiri Drone Emprit, Fahmi Ismail dikutip dari Kompas.id, Jumat (15/9/2023).
Baca juga: Artis Mengaku Tak Tahu Promosikan Judi Online, Ahli: Tidak Mungkin Menerima Begitu Saja
Sering ganti situs judi dan ganti rekening
Ivan menjelaskan, kegiatan judi online ini juga menjadi marak karena besarnya permintaan (demand) di masyarakat.
Oleh karena itu, penyedia judi online terus tumbuh dan dengan mudah berubah bentuk apabila operasi mereka terdeteksi oleh penegak hukum.
Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu keuntungan yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengembangkan aksinya sekaligus menjauhkan hasil judi online agar tidak dapat terendus.
Pelaku judi online kini sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi.
"Mereka kerap melakukan pergantian situs judi online baru, berpindah-pindah dan berganti rekening. Bahkan menyatukan hasil judi online tersebut dengan bisnis yang sah,” jelas dia.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan menggencarkan pendataan bagi warga dalam rangka memastikan semua program penanggulangan kemiskinan dapat secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Jakarta Timur.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Fredy Setiawan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 di Ruang Pola Lantai II Blok A Kantor Walikota Jakarta Timur, Selasa (19/7/2022).
“Ini rapat perdana forum koordinasi untuk penanggulangan kemiskinan kota Jakarta Timur satu basis data rujukan utama dari masing-masing Lurah dan Camat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sehingga nantinya dapat tepat sasaran dan dalam bantuan yang diberikan dan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Dijelaskan Fredy berdasarakan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Timur bahwa warga miskin di Jakarta Timur telah mengalami peningkatan 2.600 hingga mencapai 125.000 orang. Hal ini menjadi tantangan bersama dalam menggecarkan pengendalian warga miskin dengan berbagi pemberdayaan dan bantuan sesuai tepat sasaran.
“Dari data terpadu DTKS ini nantinya akan menjadi bagi para Lurah untuk dilakukan FGD (Focus Group Discussion) untuk dijadikan pertimbangan bersama para UKPD dan disimpulkan sebagai pengendalian dan usulan dari berbagai pemberdayaan yang tepat sasaran, sehingga angka kemiskinan di Jakarta Timur dapat meminimalisir tiap tahunya,” pungkasnya. (AJ)
Per 6 Januari 2023, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta bertambah 101.000 jiwa. Jika data angka kemiskinan pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2022 ,jumlah warga miskin di Jakarta meningkat signifikan.
Berdasarkan data yang dirilis BPS, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta periode September 2022 berada di angka 4,61 peren. Ini setara dengan 494.93 penduduk miskin. Sedangkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta periode September 2017, berada di angka 3,78 persen.
“Pada periode tersebut, BPS mendata jumlah penduduk miskin di Jakarta sebanyak 393.17 jiwa. Jika dibandingkan periode sebelumnya, angka kemiskinan di Jakarta naik 0,83 persen selama lima tahun,” ujar Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP)
Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang mencapai 101.76 jiwa itu, sejatinya tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada dua tahun awal pemerintahan Gubernur Anies Baswedan atau periode 2017-2019.
Namun, angka tersebut melonjak tajam pada 2020 ketika terjadinya Pandemi Covid-19. Hal itu dikemukakan Pengamat Sosial Kemasyarakatan Agus Pambagyo kepada awak media di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl.Kebon Sirih,Jakarta Pusat usai pers gathering di Fraksi PDI Perjuangan.
Di lain pihak, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengemukakan, efek Pandemi Covid-19 membuat angka kemiskinan di Jakarta melonjak hingga mencapai puncaknya pada periode Maret 2021.
“Pada saat itu, angka kemiskinan di Ibu Kota berada di kisaran 4,72 persen atau setara dengan 501.92 jiwa .Memang, di masa akhir jabatannya, Anies Baswedan berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 4,61 persen pada periode September 2022,” beber Merry.
Anggota Komisi E DPRD DKI Merry Hotma. (dok.DDJP)
Di sisi lain, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Anggoro Dwitjahjono mengatakan, persoalan kemiskinan bukan hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin.
Dia menilai yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Sebagai informasi, indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sepanjang 2022, indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) berhasil ditekan.
“Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,662 atau turun 0,066 dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 0,768,” pungkas Anggoro. (DDJP/stw/rul)
KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, sebanyak 2,1 juta orang miskin Indonesia bermain judi online dengan taruhan Rp 100.000 ke bawah.
Pelakunya mayoritas berasal dari golongan berpenghasilan rendah seperti buruh, petani, dan ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa.
PPATK juga menyebutkan, terhitung sejak tahun 2017-2022, ada 156 juta transaksi senilai Rp 190 triliun yang dianalisis dari 887 jaringan bandar judi online.
”Sampai pertengahan 2023 sudah terakumulasi hingga Rp 200 triliun,” kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah, dikutip dari Kompas.id (28/9/2023).
Lantas, ke mana larinya ratusan triliun rupiah uang judi online itu dan apa dampaknya jika uang ratusan triliun rupiah yang seharusnya berputar di masyarakat, tetapi justru lari ke judi online?
Baca juga: Uang Peredaran Judi Online Hampir Rp 200 Triliun, Apa Dampaknya bagi Negara?
Mudahnya promo judi online di media sosial
Maraknya permainan judi online juga tak lepas dengan tingginya promosi judi online yang dilakukan bandar atau situs penyedia judi online.
Sejumlah pesohor sempat disorot dan dipanggil kepolisian karena diduga mempromosikan judi online di media sosial mereka.
Selain itu, situs judi online dengan liciknya mempromosikan situsnya melalui YouTuber streamer yang mendapat keuntungan jutaan rupiah melalui "modus" sawer.
Situs judi online itu dengan modus sawer saat ada YouTuber gaming atau streamer sedang siaran langsung, lalu saat situs judi itu "berdonasi" lalu namanya disebut berulang-ulang.
Mudahnya media sosial sebagai media promosi judi online menjadi fakta mengerikan jika disandingkan dengan judi daring di Indonesia.
Indonesia disebut-sebut menjadi ”surga” bagi promosi judi daring tersebut.